Jurus Pemprov DKI Tanggulangi Banjir Jakarta
Pemprov DKI lagi menyiapkan beberapa cara untuk memperhitungkan banjir di Ibu Kota. Ini susul perkiraan dari BMKG yang meramalkan ada cuaca berlebihan di beberapa daerah akibatnya karena kejadian La Nina.
Tips Cara Mengobati Ayam Lengser
Menurut Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria, Pemprov DKI akan mengucurkan dana seputar Rp1 triliun dari hasil utang perbaikan ekonomi nasional (PEN), ke dinas sumber daya air (SDA) untuk membayar beberapa project pengendalian banjir di Ibu Kota sepanjang Tahun 2020.
"Tepatnya, jika tidak salah, untuk banjir itu di atas Rp1 triliun," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Kamis 22 Oktober 2020.
Riza menerangkan dana sekitar itu akan didistribusikan untuk beberapa project, misalkan program pengerukan sampah di sungai, pembangunan drainase, pembaruan pompa serta pembebasan tempat, dengan keinginan bisa diserap optimal hingga banjir bisa dikurangi.
"Berkaitan pompa itu terus ada pembaruan atau revitalisasi. Terus ada pula yang baru, sebab jika bicara pompa di Jakarta sekalinya kita punyai pompa dalam jumlah yang banyak, banyaknya masih tidak cukup, makannya kami tiap tahun dilaksanakan pembaruan serta menambahkan pompa," katanya yang diambil dari Di antara.
Pemprov DKI Jakarta mendapatkan utang dana sebesar Rp12,5 triliun dari pemerintahan pusat lewat PT Fasilitas Multi Infrastruktur (Persero) yang diberi dengan setahap sampai 2022.
Tetapi untuk tahun 2020 ini, kata wakil gubernur, jumlah dana yang diterima sejumlah Rp 3,2 triliun dengan perincian, sekitar Rp 1 triliun salah satunya untuk pengendalian banjir, bekasnya Rp 2,2 triliun untuk infrastruktur transportasi serta kebudayaan.
Dana itu, kata Riza, terdiri atas project kenaikan infrastruktur pengaturan banjir Rp 1.008.275.517.009; kenaikan infrastruktur kenaikan service air minum Rp 14.911.954.000; kenaikan infrastruktur pengendalian sampah Rp 91.675.000.000.
Selanjutnya, kenaikan infrastruktur transportasi Rp768.141.022.694; kenaikan infrastruktur pariwisata serta kebudayaan (TIM) Rp 200.000.000.000; kenaikan infrastruktur olahraga (JIS) Rp1.182.000.000.000.
Awalnya, disebut bujet penghasilan serta berbelanja wilayah (APBD) Perombakan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2020 alami minus karena wabah COVID-19. Sebelumnya APBD murni 2020 diputuskan sejumlah Rp 87,9 triliun, tetapi waktu APBD-P, nilainya diperkirakan turun jadi Rp 60 triliun.
"Maka memang (APBD) alami kontraksi lumayan besar seputar 46 %," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik.
Menurut dia, nilai APBD-P itu telah terhitung utang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintahan pusat sebesar Rp3,2 triliun. Sebenarnya, DKI ajukan dana utang ke pemerintahan pusat capai Rp12,5 triliun, tetapi dana dicairkan dengan setahap di tiap tahun sampai 2022.
"Kami bisa utang PEN, dari sana kami pelajari serta tahun ini bisa Rp3,2 triliun. Itu akan digunakan untuk 6 aktivitas. Kelak ada infrastruktur kebudayaan serta beberapa proyek-proyek yang diputuskan 2020 lalu, tetapi terhalang sebab COVID-19. Nah itu diongkosi menggunakan PEN," katanya.
Ia memberikan contoh, beberapa project yang didanai menggunakan utang dari pusat ialah pembangunan Jakarta International Fase (JIS), pembebasan tempat Kali Ciliwung atau di project underpass serta flyover di Lenteng Agung serta Tanjung Barat yang berhenti ketika telah 90 %.
Direncanakan, legitimasi APBD-P akan diadakan ke 13 November 2020, lewat meeting pleno.
Hujan lebat di jakarta semenjak petang (21/9) mengakibatkan beberapa teritori terbenang banjir. Di teritori palmerah, hujan lebat serta drainase yang jelek mengakibatkan air menyelup jalanan. Beberapa kendaraan yang ngotot lewat berhenti di tengah-tengah kubangan.
